Visi Misi

Visi dan Misi Pembangunan Kota Tual

            Visi Pembangunan Kota Tual untuk periode Pemerintahan 2008-2013 adalah“Terwujudnya Kota Tual yang aman, sehat berdaya saing dan sejahtera yang berbasis Sumber Daya Kelautan”.

  Adapun Visi di atas mengandung pengertian dari beberapa kata kunci yaitu :

Aman,berartibahwa kehidupan masyarakat Kota Tual senantiasa diliputi rasa aman dan damai melalui peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur, budaya dan agama.

Sehat,berartibahwa pembangunan kesehatan merupakan bentuk investasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan meningkatkan derajat kesehatan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Berdaya Saing,berarti bahwa pelaksanaan pembangunan mengedepankan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan,

Meningkatkan infrastruktur yang maju, melaksanakan reformasi di bidang hukum dan aparatur pemerintah daerah, serta memperkuat perekonomian berbasis daya keunggulan lokal.

Sejahtera, berarti bahwa pembangunan Kota Tual 5 (lima) tahun kedepan dilaksanakan terutama untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi penganguran yang ditempuh melalui pembangunan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan yang berkualitas serta semakin terpenuhinya standar hidup masyarakat.

   Berdasarkan visi tersebut diatas, maka misi pembangunan Kota Tual sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tual Tahun 2008 – 2013 antara lain:

  1. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, damai dan demokratis dilandasi semangat religious, kebersamaan, keragaman serta nilai nilai luhur budaya;
  2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Government)melalui peningkatan profesionalisme aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik, terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta Korupsi, kolusi dan nepotisme;
  3. Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berdaya saing berbasis kelautan dan perikanan dan jasa melalui pengelolaan kepulauan secara terpadu dan berkelanjutan (sustainable development)
  4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat berbasis kepulauan.

Tujuan Pembangunan Kota Tual sesuai Misi yang ditetapkan adalah:

  1. Meningkatkan penegakan hukum (law enforcement) serta stabilitas keamanan dan ketertibanmasyarakat;
  2. Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  3. Merevitalisasi sektor pertanian (Kelautan dan Perikanan), pariwisata dan jasa untuk mendorong ketahanan pangan, peningkatan daya saing, diservisikasi peningkatan produktifitas dan nilai tambah produk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  4. Meningkatkan partisipasi pada semua kalangan masyarakat khususnya perempuan dalam proses pembangunan sejak tahap perencanaan hingga pengawasan dalam berbagai aspek penyelenggaraan, pemerintahan dan pembangunan;
  5.   Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) serta pelayanan birokrasi (pelayanan publik) kepada masyarakat;
  6. Penurunan jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran;
  7. Mengurangi disparitas antar wilayah;
  8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh;
  9. Memperbaiki mutu lingkungan hidup, sistem pengelolaan sumber daya alam serta mitigasi bencana;
  10. Meningkatkan Infrastruktur sosial, ekonomi dan Pemerintahan.

Adapun sasaran pembangunan Kota Tual sesuai misi tersebut diatas adalah:

  1. Terwujudnya daerah yang aman dan tertib;
  2. Terwujudnya masyarakat yang religius;
  3. Terwujudnya masyarakat yang sadar berpolitik;
  4. Terpelihara budaya dan kearifan Lokal;
  5. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan beretika;
  6. Terwujudnya ruang partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam penyelengaaran proses pembangunan;
  7. Terciptanya keadilan dan penegakan hukum;
  8. Terwujudnya peningkatan kualitas sistem pelayanan publik;
  9. Terwujudnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;
  10. Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah dengan berbagai peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan propinsi;
  11. Terwujudnya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah;
  12. Terwujudnya efektifitas sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan;
  13. Terwujudnya sistem informasi administrasi kependudukan yang berkelanjutan;
  14. Terwujudnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
  15. Terjaminnya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial;
  16. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas;
  17. Terciptanya kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat serta prestasi olahraga;
  18. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah;
  19. Terwujudnya pembangunan daerah yang merata dan seimbang;
  20. Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi, jaringan jalan, jaringan irigasi; perumahan, permukiman, energi dan ketenagalistrikan;
  21. Terwujudnya sistem transportasi yang terpadu;
  22. Terwujudnya pemerataan akses informasi dan komunikasi antar wilayah;
  23. Tersedianya kebutuhan air bersih bagi masyarakat;
  24. Terpeliharanya stabilitas ekonomi makro yang dapat mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta;
  25. Terwujudnya iklim usaha yang kondusif;
  26. Terwujudnya peningkatan produktivitas UMKM;
  27. Terbukanya peningkatan proporsi usaha kecil formal;
  28. Terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis, wilayah tertinggaldalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomiyang terintegrasi dan sinergis;
  29. Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah perkotaan dan perdesaan dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’ yang saling menguntungkan;
  30. Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan;
  31. Terpeliharanyastabilitas harga barang yang didukung oleh meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan distribusi barang;
  32. Terciptanya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa;
  33. Terciptanya peningkatan nilai investasi;
  34. Tersedianya industri pengolahan yang berbasis potensi;
  35. Terwujudnya Peningkatan PAD dari sektor-sektor potensial;
  36. Terwujudnya pengelolaan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil terpadu dan  berkelanjutan;
  37. Terwujudnya masyarakat yang sadar wisata;
  38. Terwujudnya ketahanan pangan dan kemandirian pangan daerah;
  39. Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan terampil;
  40. Terwujudnya lingkungan yang bersih dan lestari;
  41. Terwujudnya sistem pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam secara terpadu yang berbasis mitigasi bencana;
  42. Terwujudnya masyarakat yang sehat;
  43. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu;
  44. Terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas;
  45. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata;
  46. Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan terampil;
  47. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha;
  48. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera;
  49. Terwujudnya penurunan presentase penduduk yang berada dibawah gariskemiskinan.