GEMAR Sebagai Solusi Problematika Koperasi di Kota Tual

25 Februari 2015 - 05:58:02 WIT | Oleh : | dibaca : 8924 x | Kategori : Program Pemerintah

Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa Koperasi merupakan badan usaha berbasis pada kepentingan ekonomi anggotanya, wujud demokrasi ekonomi, dan gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Amanat konstitusi itu menempatkan Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dan menjadi bagian integral dari tata perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Namun, secara de facto, sosok peran Koperasi terasa dan terlihat masih sangat "jauh panggang dari api". Kedudukan Koperasi terasa masih terstruktur dalam posisi yang marjinal dan terkungkung oleh berbagai masalah internal yang melemahkan. Komitmen terhadap amanat Pasal 33 UUD 1945, belum berhasil meletakan fondasi dan bangunan Koperasi yang kokoh. Sebagai badan usaha, Koperasi dicitrakan gagal memenuhi harapan masyarakat luas yaitu "entitas bisnis" yang menguntungkan, dan dianggap gagal menjadi aktor sentral demokrasi ekonomi.

Secara eksternal, pesatnya pengaruh globalisasi pasar bebas ekonomi dunia telah menggiring perekonomian Indonesia ke arus kapitalisme yang berkembang dan menggurita yang pada gilirannya kian menyulitkan, posisi dan peran Koperasi pada zona ekonomi di bangsa kita. Sementara peran strategis Pemerintah untuk mewujudkan ideologi ekonomi berbasis Koperasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak tampak secara nyata dan signifikan memberikan hak (right) sosial ekonomi rakyat berupa kemakmuran. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya "koordinasi dan komitmen yang lemah pada tatanan implementasi regulasi dan kebijakan–kebijakan teknis operasional".

Secara internal, lambannya perkembangan serta pergerakan Koperasi yang disebabkan oleh sejumlah faktor internal Koperasi itu sendiri yang antara lain :

  1. Modal usaha dan lapangan usaha yang terbatas, sehingga sebagian Koperasi hanya mengelola 1 (satu) jenis usaha, dan bersifat monoton dan musiman/temporer, apalagi adanya UUD Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang secara tegas membatasi Koperasi pada 1 (satu) jenis usaha saja sesuai jenis Koperasi itu sendiri.
  2. Kurangnya tenaga profesional, bahkan sebagian masyarakat enggan masuk sebagai pengelola Koperasi karena dinilai tidak menjanjikan masa depan. Sebab pengurus atau karyawan Koperasi sering dikonotasikan "terbelakang, pengusaha kelas teri", dan pengelolaannya jauh dari profesionalisme itulah yang menyebabkan pihak perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya enggan memberikan pinjaman dalam jumlah yang besar kepada Koperasi.
  3. Kepastian usaha, segmentasi pasar dan daya dukung organisasi/kelembagaan yang sangat lemah. Percepatan usaha yang dimiliki berjalan lamban dan kurang mampu bersaing di pasar, baik pasar lokal, regional maupun nasional.
  4. visi dan wawasan pengurus Koperasi yang terbatas, sehingga tidak tercipta inovasi dan kreasi serta sinkronisasi usaha. Sistem pengelolaan usaha juga tidak transparan diantara, anggota dan pengurus lainnay. Situasi ini tentunya diperparah lagi oleh lemahnya profesionalisme sumber daya Koperasi sehingga tidak mampu berkompetisi dengan lembaga usaha dan entrepreneur dari kalangan swasta dan perusahaan milik negara (BUMN) dan BUMD.
  5. Koperasi memilki ketergantungan dominan pada bantuan Pemerintah sehingga kurang mendapat kepercayaan dalam pengelolaan bisnis yang besar. Di satu sisi Koperasi mendapat kucuran dana yang sangat terbatas dan sedikit, disisi lain pihak perbankan kurang respek untuk memberikan kredit pinjaman yang memadai untuk modal usaha berskala besar.
  6. Lalu lintas uang yang beredar di daerah kabupaten/kota dan terutama di desa-desa terbatas, padahal desa merupakan basis utama bergeraknya Koperasi. Hal ini tentunya mengakibatkan daya beli masyarakat melemah dan tentunya berpengaruh pada perputaran modal usaha untuk melakukan ekspansi usahanya.

Kota Tual sebagai daerah otonom baru (DOB) dalam era 5 (lima) tahun pertama pembangunannya dibawah kepemimpinan Drs. Hi. M. M. Tamher, M.M., M.Si sebagai Walikota dan Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si sebagai Wakil Walikota, sangat menunjukan kemajuan yang signifikan melalui pembangunan-pembangunan infrastruktur serta penataan dan revitalisasi organisasi birokrasi yang mengarah pada tujuan pekasanaan Pemerintahan dan pelayanan secara baik dan optimal kepada masyarakat.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 03 Tahun 2012 dan harus terpisah dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop), merupakan upaya dan komitmen Pemerintah Kota Tual untuk memberikan peran secara fokus terhadap pembinaan dan pengembangan gerakan Koperasi yang sedang terkungkung dan terbelunggu didalam lingkaran problemantikanya.

Dua tahun pertama kiprah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai SKPD pembina gerakan Koperasi, yang secara kelembagaan tercacat pada direktori Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, terdapat 265 (dua ratus enam puluh lima) unit Koperasi dan sesuai data Bidang Koperasi, 240 (dua ratus empat puluh) merupakan peninggalan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara kala itu, dan 25 (dua puluh lima) unit Koperasi merupakan Koperasi baru yang dibentuk oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual.

Era pembangunan memasuki 5 (lima) tahun kedua pemerintahan Bapak Drs. Hi. M. M. Tamher, M.M., M.Si sebagai Walikota dan Bapak Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si sebagai Wakil Walikota, prioritas pembangunan diarahkan pada pembangunan dan peningkatan ekonomi kerakyatan dimana salah satu fokusnya adalah pembangunan dan pemberdayaan Koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan.

Gerakan Ekonomi Masyarakat Maren (GEMAR) sebagai salah satu terobosan dan program yang sangat brilian dalam rangka menggerakan perekonomian di daerah melalui penumbuhkembangan sektor–sektor riil termasuk gerakan Koperasi.

Melalui Gerakan Ekonomi Masyarakat Maren (GEMAR), tentunya akan menjadikan solusi untuk meretas kebekuan problematika Koperasi sehingga gerakan Koperasi dapat mampu menunjukan peran dan posisinya sebagai sokoguru perekonomian nasional/daerah yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan anggotanya. Gerakan Ekonomi Masyarakat Maren (GEMAR), mesti dimanfaatkan oleh gerakan Koperasi di Kota Tual sebagai rihgt momentum untuk berbenah baik dari sisi kelembagaan maupun usahanya, dan bagi Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual sebagai instansi pembina gerakan Koperasi, sudah saatnya memikirkan formula– formula pengembangan secara komprehensif dengan prinsip mengejar kualitas Koperasi ketimbang kuantitas.

Ditulis Oleh : M. Larwuy, So.Sos (Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual)

Berita Lainnya :